Pilih PNS Daripada Nyaleg

Brebes, hariandialog.com/Dialog – Ada dua Calon Legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan (Dapil) lima Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengundurkan diri dari bursa Pemilihan Legislatif (Pileg) 9 April 2014 nanti.

Keduanya mengundurkan diri karena telah lolos dalam test seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) kemarin dan diputuskan untuk memilih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja setelah di terima.

Kedua caleg yang mengundurkan diri tersebut adalah Gatot Teguh Syaputro nomor urut empat, dan Januari nomer urut lima, dari Dapil lima, mencakup Kecamatan Tanjung, Losari dan Kersana.

Berdasarkan surat edaran KPU RI No. 824/KPU/XII/2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberitahukan kepada KPPS Dapil 5, agar diumumkan bahwa kedua caleg itu telah mengundurkan diri. Dalam hal ini KPU tidak bisa mencoret nama caleg yang mengundurkan diri dari surat suara.

Kedua nama itu tetap tercantum di surat suara, akan tetapi jika ada suara yang memilih mereka, maka poinnya akan masuk ke partai.

“KPU akan memberitahukan kepada masyarakat pada saat pencoblosan,” ujar Komisioner KPUD Brebes, Masyukuri.

Karena kedua caleg telah mengundurkan diri apabila ada warga yang memilih, maka secara otomatis perolehan suara tersebut akan diserahkan ke parpolnya, lanjut Masyukuri pada acara ikrar damai partai peserta pemilu belum lama ini. (look)

Angka Kematian Bayi Capai 122 Jiwa di Brebes

Brebes, hariandialog.com/Dialog – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah telah berupaya secara gencar usaha untuk Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

Langkah-langkah tersebut dilakukan bekerjasama dengan United States Agency for Internasional Development (USAID) melalui program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS), Pemkab Brebes menyelenggarakan pendampingan klinis yang ditujukan kepada para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, Direktur Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan mulai dari dokter, bidan juga perawat, Anggota Pokja Kesehatan serta Kepala Puskesmas se-Kabupaten Brebes.

Seperti terlihat pada sebuah acara penutupan workshop pendampingan klinis, baru-baru ini dlaksanakan di Gedung Pertemuan RSUD Brebes. Dalam kegiatan ini disuguhkan berbagai agenda kegiatan, yakni dari materi tata kelola pusat kesehatan yang baik dan benar dan diskusi.

Juga sebuah penyusunan rencana tindak lanjut untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Pendampingan dilakukan oleh Tim Emas Provinsi Jateng yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Emas Provinsi, dr Hartanto, M Med Sc serta menghadirkan tim dari RS Budi Kemuliaan Jakarta. RS dr Soesilo Kabupaten Tegal sebagai bagian dari Tim Pendamping.

Sepanjang tahun 2013 terdapat 1.813 persalinan yang terjadi di RSUD Brebes. Dari jumlah tersebut, angka kematian ibu mencapai 17 jiwa, sedangkan angka kematian bayi mencapai 122 jiwa. Tidak hanya itu, jumlah bayi dengan Berat Bayi Lahir Rendah mencapai angka 527 dan jumlah bayi asfiksia, bayi baru lahir tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur, capai 232 bayi.

Bupati Brebes, Hj Idza Priyanti SE mengatakan, seluruh elemen tim kesehatan, tanpa kecuali harus terus meningkatkan kerja dan kinerjanya. Ia percaya bahwa RSUD Brebes bersama puskesmas-puskesmas termasuk tenaga kesehatan yang ada di wilayahnya akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik.

“Pemkab akan mendukung semaksimal mungkin, mulai dari dukungan secara regulasi, dukungan anggaran hingga dukungan operasional,” ujar bupati. (look)

Brebes Gelar Pilkades Meski Banjir Merajalela

Brebes, hariandialog.com/Dialog – Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digelar serentak sebanyak 37 desa hari Senin (20/1) di Kabupaten Brebes bagian utara, Jawa Tengah, meski banjir lagi merajalela dimana-mana termasuk di Kabupaten Brebes sendiri.

Dari tiga puluh tujuh desa, tercatat ada delapan puluh tiga calon kepala desa dari lima kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes, yakni Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Losari.

Bupati Brebes, Idza Priyanti, SE. mengharapkan agar semua calon dapat mengendalikan pendukungnya agar pilkades berjalan lancar hingga usai nanti.

“Intinya bagi semua calon kades harus siap sebagai menang dan siap untuk kalah,” lanjut Idza.

Kapolres Brebes AKBP Ferdy Sambo, mengatakan bahwa semua kontestan, yang sebelumnya sudah berikrar damai (16/1) di Pendopo Kecamatan Bulakamba, kini harus bisa menjaga keamanan. Untuk calon terpilih harus mampu melaksanakan tugas dengan baik. Bagi yang belum beruntung juga harus tetap menjaga keutuhan keamanan di desanya masin g-masing.

“Untuk itu semua calon kepala desa harus bisa bersaing secara sehat,” kata Ferdy. (look) 

Brebes Masuk Indikator Daerah Sarang Koruptor

Brebes, hariandialog.com/Dialog – Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dinilai masuk dalam indikator daerah sarang koruptor oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Pusat. Hal itu dilihat dari pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat belum maksimal juga banyaknya proyek pembangunan yang hasilnya tidak maksimal dan cepat rusak.

Adi Warman, SH. MH. ketua GNPK Pusat menilai, ada tiga indikator yang telah dipenuhi Brebes sebagai sarang koruptor. Indikator pertama adalah bentuk pelayanan publik yang jelek, kedua adalah proyek-proyek pembangunan daerah yang mutunya jelek. Banyak proyek jalan yang baru dikerjakan, tetapi tidak lama sudah rusak kembali. Bahkan, rusaknya jalan itu bisa “menjadi tanda” kalau masuk wilayah Brebes. Indikator ketiga, masih banyak buruh menerima gaji tidak sesuai Upah Minimum Regional (UMR).

“Kalau tiga indikator ini terpenuhi, bisa dipastikan Brebes menjadi sarang koruptor. Oleh karena itu, kami berharap ke depan GNPK bisa lebih fokus dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi,” ujar Adi.

Indikator suatu daerah bebas korupsi, lanjut dia, bukan karena banyaknya pejabat yang korup masuk penjara atau anggota DPRD masuk penjara. Melainkan, ketika pelayanan publik yang diberikan suatu daerah itu baik. 

“Jadi indikatornya bukan pada person, tetapi kepada pelayanan publik yang baik. Ketika ada gedung pemerintah yang baru selesai dibangun kemudian roboh, itu pasti terjadi korupsi,” tandasnya.

Disinggung terjadinya dualisme kepengurusan GNPK di Brebes, Adi menjelaskan, hal itu terjadi karena masyarakat Brebes semangat untuk berperan aktif mendukung upaya berantas korupsi. Masalah dualisme kepengurusan sudah diselesaikan dengan digelarnya Musda dan GNPK Brebes baru-baru ini. (sisono)

399.889 Warga Belum Ber-e-KTP di Brebes

Brebes, hariandialog.com/Dialog – Berkisar 399.889 dari 1,4 juta warga hinga akhir bulan November kemarin tercatat belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronok (e-KTP) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Kebanyakan warga yang belum melakukan perekaman karena berada di luar kota juga ada yang menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri dan sebagian sudah pindah alamat.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan petugas kecamatan di Kabupaten Brebes hingga saat ini secara aktif mendatangi warga yang belum melakukan perekaman.

Petugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman, ujar Drs Asmuni, Kepala Disdukcapil Brebes.

Namun hasilnya belum begitu memuaskan dan sebagian warga tidak mengindahkan imbauan pihak Disdukcapil dan petugas dari kecamatan karena kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan berupa perekaman e-KTP masih rendah.

Karena semuanya warga belum melakukan perekaman, maka akan berdampak langsung pada beberapa hal seperti sulitnya Lembaga Penyelenggara Pemilu memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebab e-KTP adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang digunakan KPU untuk acuan penetapan DPT.

Apabila KPU kesulitan memastikan jumlah DPT, pada akhirnya publik akan menyalahkan penyelenggara dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai penyedia basis data DPT. Padahal, pihak kementerian sudah berusaha agar semua warga melakukan perekaman e-KTP melalui setiap kantor kecamatan terdekat.

“Kesadaran ini yang belum dimiliki semua warga. Padahal perekaman e-KTP ini untuk kemudahan mereka sendiri,” lanjut Asmuni.

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Brebes, Muamar Riza Pahlevi menjelaskan, hingga Desember 2013 ini masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan ribuan DPT invalid. Dikarenakan data awal yang diberikan oleh Disdukcapil ketika dikroscek banyak yang tidak sesuai karena sudah ada yang pindah, meninggal atau tidak memiliki kartu identitas yang baru. (look)

Wakil Bupati Brebes Pernah Dorong Mobil Dinas yang Mogok

Brebes, hariandialog.com/Dialog – Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, membelanjakan Rp.1,5 miliar untuk membeli mobil mewah. Mobil tersebut diberikan kepada Wakil Bupati, Kepala Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri Brebes.

Duet bupati dan wakil bupati Idza-Narjo keduanya suka berfoya-foya. Seperti yang dikatakan Darwanto dari LSM Gebrak Brebes, pembelian mobil mewah (2 unit Nissan X-trail dan 1 unit Fortuner) tersebut sangat bertolak belakang dengan kondisi belum dicairkannya dana santunan kematian seniali Rp.1 juta kepada 1.069 warga Brebes.

Pengadaan mobil mewah bukan kebijakan yang tepat. Sebab tidak jelas manfaatnya dikarenakan saat ini Pemkab masih memiliki sejumlah kendaraan dinas yang bisa dipakai. “Pembelian mobil baru hanya menambah daftar mobil aset Pemda yang selama ini belum dikelola dengan baik,” lanjutnya.

Wakil Bupati Brebes, Narjo, menjelaskan pembelian mobil baru tersebut semata-mata karena alasan kebutuhan demi memperlancar kinerjanya sebagai pemimpin daerah. Sebab mobil yang lama kerap mogok ketika digunakan dalam kunjungan ke daerah. Narjo mengaku pernah mendorong mobil sampai lima kali ketika melakukan kunjungan ke Kecamatan Salem.

Mobil yang lama sudah tidak mampu digunakan bepergian ke tempat jauh, padahal setiap hari paling tidak harus mengunjungi 25 desa secara terpisah.

“Pengadaan mobil baru bukanlah keinginan kami, tetapi mobil yang lama sudah tidak memungkinkan untuk dibawa muter-muter ke 25 desa yang berbeda setiap hari,” tandas Narjo.

Menurut Rumono dari LSM Gergaji, menyayangkan perilaku dan gaya hidup pejabat di Brebes, “Harusnya mencontoh perilaku Gubernur Jawa Tengah yang bersedia menggunakan mobil Avanza sebagai kendaraan dinas.”

Ketiga pejabat di atas, selama ini gemar bagi-bagi mobil dinas. Padahal mobil dinas tersebut bisa dikelola untuk mencukupi kebutuhan operasional jajaran Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) maupun Idza-Narjo sendiri, ujar Rumono. (sisono)

3 Heli Mendarat Darurat di Brebes

Brebes, hariandialog.com/Dialog – Tiga heli mendarat secara darurat di Lapangan Desa Kebondalem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kemarin (9/11) sempat membuat geger warga setempat, bahkan ratusan warga pun berdatangan menyerbu mendekati lokasi.

Pendaratan ini dilakukan karena cuaca buruk, sehingga tiga heli milik Penerbang TNI Angkatan Darat (Penerbad) ini mendarat darurat. Ketiga heli yang mengangkut 16 penumpang ini adalah; satu jenis BO 105 atau jenis heli serang dan dua jenis Bell 412 atau jenis heli angkut, mendarat sekitar pukul 13.00 WIB yang sedianya akan menuju ke Semarang, Jawa Tengah, terbang dari Markas Penerbad Pondok Cabae Jakarta pukul 09.00 WIB yang dijadwadkan paling lama perjalanan tiga jam.

Rencana, rombongan ini (3 heli) mau mengikuti pameran di Surabaya untuk memperingati Hari Juang Kartika TNI AD. Rencananya singgah dulu di Semarang bergabung dengan tim (15 heli) dari berbagai daerah di Indonesia, ujar teknisi Penerbad Sersan Mayor Muamin.

Namun di tengah perjalanan tiba-tiba dihadang oleh cuaca yang tidak mau kompromi. Cuaca yang buruk menhalangi pandangan ini terjadi antara Tegal hingga Pekalongan seperti yang dilaporkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), yakni hujan deras disertai angin. “Keadaan seperti ini membahayakan bagi penerbangan akhirnya mendarat,” lanjut Muamin.

Akhirnya sekitar pukul 16.45 WIB cuara reda ketiga heli melanjutkan perjalanan ke Semarang.

Peristiwa ini pun menjadi tontonan gratis warga tidak peduli hujan menguyurnya. Tidak cuma ratusan warga, makin lama bertambah banyak pengunjung bahkan diperkirakan capai ribuan warga yang menyaksikan kejadian langka ini di Desa Kebondalem. Dan oleh warga dimanfaatkan untuk kenang-kenangan foto bersama pesawat tempur jenis heli ini.

Sesekali mereka mendekat sehingga menyulitkan para pilot dan mekanik yang siaga menjaga, “Tolong jangan disentuh dan jangan merokok di dekat heli. Bisa meledak,” ujar Suyatno mekanik heli. (look)

24 Korban Tindak Perkosaan di Brebes

Brebes, hariandialog.com/Dialog – Di tahun 2013 ini kasus kekerasan anak terus bermunculan. Sampai periode satu semester ini, pihak PPA BKBPP setempat sudah menerima 47 aduan kasus kekerasan terhadap anak. Dalam sejumlah aduan tersebut diantaranya 24 adalah korban tindak perkosaan, ujar Dra Rini Pujiastuti, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kemarin (7/11).

Dikatakan pula, pada tahun 2012 lalu dari 59 kasus kekerasan anak, 53 kasus diantaranya terjadi pada perempuan. Dari 53 kasus tersebut telah menimpa pada anak perempuan seperti seksualitas berupa pemerkosaan adalah yang paling banyak yaitu 26 kasus. Menyusul kekerasan fisik, psikis dan penelantaran berupa pengusiran serta pembuangan oleh keluarga sendiri.

Untuk pemerkosaan biasanya dilakukan oleh teman sepermainan, guru ngaji, ayah tiri ataupun keluarga terdekat sendiri, lanjut Rini.

Kasus kekerasan pada anak dari tahun ke tahun selalu meningkat dan yang lebih tragis sebagian korban adalah selalu perempuan. PPA BKBPP Kabupaten Brebes meyakini jumlah kasus kekerasan anak, khususnya perempuan, sebenarnya masih banyak lagi yang belum teragendakan oleh kami. Disebabkan banyak korban yang enggan untuk melapor perihal tersebut, karena hal ini adalah dianggapnya aib keluarga, jadi malu untuk mengadu ke pihak berwajib. Dan diamkan begitu saja dan hilang ditelan waktu.

M Fathur Rozak, aktivitas Pendamping Forum Anak Kecamatan Sirompang, Kabupaten Brebes, mengatakan, tidak hanya kekerasan yang mengancam anak di Kabupaten Brebes. Namun sejumlah pelanggaran hak anak juga menjadi persoalan lain yang perlu mendapat perhatian khusus.

Forum Anak Kecamatan Sirompang sendiri pada tahun 2013 ini menemukan tindak pelanggaran hak anak yang cukup mencengangkan. Di Desa Plompong, Kecamatan Sirompang, ada temuan 800 anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Padahal kepemilikan akta kelahiran merupakan hak setiap anak untuk diakui sebagai Warga Negara Indonesia, tandas Rozak. (sisono)