Batang, hariandialog.com/Dialog – Paguyuban pedagang minuman keras, pengusaha kafe, Pemandu Lagu (PL) Karaoke dan Pekerja Seks Komersial (PSK) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Batang, Jawa Tengah belum lama ini. Mereka protes adanya rancangan Perda Minuman Keras yang digodok DPRD saat itu.
Aksi massa yang dilaksanakan tanpa adanya tindakan anarki ini berbarengan dengan agenda pembahasan rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang larangan memproduksi dan pengendalian peredaran, serta penggunaan minuman beralkohol.
Massa menyatakan menolak Raperda Miras, mengecam kinerja anggota dewan yang tidak berpihak kepada rakyat, juga mengecam Pemkab yang hanya memberi raskin yang tidak layak makan. Pemerintah tidak mengerti kondisi masyarakat Batang, khususnya yang berada di jalur pantura yang menggantungkan hidup dengan berjualan miras di warung-warung.
Subhan Maulana, koordinator aksi mengatakan, mestinya dalam penyusunan Raperda tidak hanya melibatkan ormas keagamaan saja, akan tetapi elemen masyarakat seperti pemilik kafe, sebagai pelaku usaha juga harus ada di dalamnya. Sebab pelaku usaha tersebut yang terkena langsung dampak dari Perda tersebut.
“Isi Raperda tidak mengakomodir aspirasi dari pengelola kafe. Seharusnya ada jenis miras tertentu yang bisa ditolerir untuk dijual,” lanjut Subhan.
Ketua fraksi PDI Perjuangan M Zaenudin SH mengatakan, dari awal fraksinya menolak tegas Raperda Miras. Baik di luar atau di dalam forum Pansus selalu menolak Raperda. Sementara itu Ketua Panitia Raperda Miras dari fraksi PKB Suudi SAg menjabarkan bahwa Raperda dibahas Pansus yang diajukan, dari rapat paripurna sebelumnya. Akan tetapi Suudi berjanji akan membawa aspirasi massa ke rapat paripurna DPRD. (kukuh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar