Pemalang, hariandialog.com/Dialog – Quick count yang pernah trend di tahun-tahun lalu kini mulai di gunjing oleh warga, bahkan tertuduh sebagai pemicu awal konflik Pilkada Kabupaten Tegal (27/10) kemarin. Pasalnya perhitungan perhitungan cepat (quick count) saat itu Ki Enthus Susmono-Umi Azizah berada pada urutan kedua dari Edi Utomo-Abasari. Akan tetapi pengumuman KPUD Kabupaten Tegal (3/11) menjadi berbalik dan mengejutkan, Enthus-Umi berada di urutan pertama, artinya menjadi bupati terpilih Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, seperti dimuat di Dialog edisi 731.
“Dari pengalaman tersebut, hal seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena kita sedang mempengaruhi opini publik, dari sana potensi konflik besar kemungkinannya bisa muncuat kapan saja. Untungnya di Tegal tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pemalang, Drs Abdul Hakam Naja MSi, saat mengunjungi Kantor KPUD Pemalang, Jawa Tengah, kemarin (7/11).
Lanjut Hakam, bahwa KPU pusat juga sudah ada yang menyampaikan rencana quick count, yang nantinya, melalui belajar dari pengalaman di Kabupaten Tegal, pusat akan didorong agar tidak usah dilakukan perhitungan cepat (quick count).
“Tidak usah pakai quick count, karena akan berpotensi mengacau opini publik, menciptakan keresahan dan potensi tercipta huru-hara. Dan suatu saat nanti ada presiden hasil quick count 70 persen,” ujarnya.
Hal ini akan menjadi amanat untuk didorong dilaksanakan di pusat. Urusan KPU kembali ke undang-undang, dengan tahapan perhitungan yang sudah jelas mulai tingkat KPPS, PPS, PPK, kabupaten, provinsi sampai pusat. Jadi kenapa harus terburu-buru yang justru akan menimbulkan masalah baru, lanjutnya.
Selain memaparkan seputar quick count Hakam juga mengecek NIK dan KK yang masih banyak kosong di Pemalang. Dihimbau agar KPUD Pemalang bisa berkoordinasi aktif dengan Pemda yakni Disdukcapil, karena amanat undang-undang pemilih dalam DPT harus jelas nama, alamat, tempat tanggal lahir, NKK/NIK dan juga jenis kelamin.
Terpisah, Ketua KPUD Pemalang Abdul Hakim menyampaikan terimakasih kepada Hakam dan support yang telah diberikan. Masalah yang di bawah oleh KPUD memang sangat kompleks sehingga, Hakim berharap yang dari pusat untuk turun langsung ke bawah sehingga kebijakan yang dibuat kemudian bisa efektif dilaksanakan. (look)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar