Tegal, hariandialog.com/Dialog – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tegal, Jawa Tengah, Herlin Tedjo Oetami, mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal per 3 Februari 2014 kemarin telah menggratiskan semua pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan.
“Belum semua daerah memberlakukan gratis,” tandas Herlin.
Di Tegal tak ada lagi biaya retribusi untuk mengurus dokumen kependudukan. Penggratisan tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendag) RI No.470/327/SJ yang sebelumnya didahului oleh Undang-Undang (UU) No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
Salah satu upaya untuk menghapuskan calo yang mengurus dokumen kependudukan lebih baik mengurus dokumen sendiri, lanjut Herlin, dokumen kependudukan tersebut meliputi Kartu Tanda Penduduk Elektorink (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), serta akta-akta pencatatan sipil, seperti perkawinan, kematian, kelahiran, serta perceraian yang sebelumnya dikenai beaya.
Sebelumnya, untuk pendaftaran penduduk seperti cetak KK masyarakat harus membayar biaya retribusi sebesar Rp 10 ribu. Kemudian cetak KTP Rp 35 ribu, penggantian cetak KTP hilang/rusak Rp 35 ribu, penggantian cetak KK hilang/rusak Rp 10 ribu.
Pindah luar kota/kabupaten/propinsi Rp 50 ribu, pindah datang dari luar kota atau kabupaten atau propinsi dan membuat KK baru Rp 150 ribu. Pindah datang dari luar kota/kabupaten/propinsi dan menumpang KK Rp 150 ribu.
Meski biaya administrasi di atas sudah hilang, namun sanksi keterlambatan tetap diberlakukan. Besarnya tarif sesuai dengan Perwal No.21 tahun 2011, ujar Herlien.
Selain penggratisan, aturan tersebut juga mengatur tentang beberapa perubahan kebijakan lainnya. Salah satunya, penggunaan data kependudukan Kemendag RI, menjadi satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan. Baik itu untuk alokasi anggaran, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, demokrasi, penegakan hukum, serta pencegahan kriminal.
Azas pembuatan dokumen juga berubah. Sebelumnya elemen dokumen yang digunakan menggunakan tempat kejadian perkara peristiwa diubah menjadi tempat domisili. Misalnya jika warga Kota Tegal melahirkan atau meninggal di Semarang, akta kelahiran akan tetap dibuat di kota Tegal. Bukan Semarang. Kemudian untuk pencatatan kematian, kini tanggung jawab pelaporan menjadi milik Ketua RT. Pelaporan berurutan mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan kemudian Disdukcapil.
Dinas mulai melakukan sosialisasi kebijakan baru tersebut pada Senin (10/1) di masing-masing kelurahan setiap senin dan selasa sampai seluruh kelurahan terjangkau sosialisasi. (look)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar